8 Fakta Penting: Legal atau Ilegal Penguat Sinyal HP di Indonesia?

8 Fakta Penting: Legal atau Ilegal Penguat Sinyal HP di Indonesia?

Pernahkah Anda tergoda membeli penguat sinyal HP murah di marketplace, tapi ragu-ragu karena tidak yakin apakah perangkat tersebut legal atau ilegal? Atau mungkin Anda sudah terlanjur membeli dan mulai khawatir dengan aturan yang berlaku? Pertanyaan “Apakah penguat sinyal HP legal di Indonesia?” adalah salah satu pertanyaan paling sering diajukan oleh calon pembeli. Banyak yang tidak menyadari bahwa menggunakan perangkat yang salah bisa berisiko, mulai dari denda hingga ancaman pidana.

Beredar beragam informasi di masyarakat—ada yang mengatakan semua penguat sinyal itu ilegal, ada pula yang bilang asal ada sertifikat, aman saja. Lalu, mana yang benar? Faktanya, regulasi di Indonesia sangat jelas: penguat sinyal (repeater/booster) yang digunakan secara ilegal dapat dikenai sanksi berat, tetapi perangkat yang sudah mengantongi sertifikasi resmi diperbolehkan.

Artikel ini akan mengupas tuntas 8 fakta penting seputar legalitas penguat sinyal HP di Indonesia. Mulai dari dasar hukum, perbedaan repeater legal vs ilegal, sanksi yang mengancam, hingga ciri-ciri produk yang aman. Dengan memahami fakta-fakta ini, Anda bisa terhindar dari masalah hukum dan tetap menikmati sinyal yang stabil di rumah.

1. Penguat Sinyal Ilegal Dilarang Keras di Indonesia

Fakta pertama yang harus Anda pahami adalah: penguat sinyal HP ilegal dilarang keras di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara tegas melarang penggunaan perangkat yang dapat mengganggu spektrum frekuensi radio . Penguat sinyal ilegal adalah perangkat yang bekerja dengan memancarkan ulang sinyal dari menara BTS tanpa izin dan tanpa mematuhi standar teknis yang ditetapkan.

Larangan ini bukan tanpa alasan. Penguat sinyal ilegal dapat menimbulkan interferensi atau gangguan terhadap jaringan operator seluler. Bayangkan jika ratusan perangkat ilegal dipasang di suatu wilayah—sinyal dari operator menjadi kacau, panggilan terputus, dan internet melambat. Dampaknya tidak hanya merugikan operator, tetapi juga masyarakat luas yang menggunakan jaringan tersebut .

Dasar hukum larangan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 38 UU ini mengatur tentang penggunaan perangkat telekomunikasi yang wajib memenuhi persyaratan teknis. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana .

2. Ada Repeater Legal yang Bersertifikat POSTEL

Fakta kedua yang tak kalah penting: penguat sinyal legal itu ada. Perangkat yang legal adalah produk yang telah mengantongi sertifikat POSTEL dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sertifikat ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa perangkat telah memenuhi standar teknis dan aman digunakan tanpa mengganggu jaringan lain .

Sertifikasi POSTEL diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi . Setiap perangkat yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan ke Indonesia untuk diperdagangkan atau digunakan wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan .

Bagi produsen dan importir, proses sertifikasi meliputi pengujian di laboratorium terakreditasi, evaluasi dokumen teknis, dan penerbitan sertifikat oleh Komdigi . Perangkat yang sudah bersertifikat akan memiliki label resmi dan nomor sertifikat yang bisa dicek keasliannya di situs resmi Komdigi.

Namun perlu dicatat: penguat sinyal legal tidak bisa dibeli bebas di pasaran. Berdasarkan persyaratan yang tertuang di situs resmi sertifikasi POSTEL, ada aturan khusus untuk perangkat penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi bergerak seluler. Syaratnya adalah adanya surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia, dan surat pernyataan tidak memperdagangkan selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler .

Ini berarti secara regulasi, repeater seluler tidak boleh dijual bebas untuk penggunaan perorangan. Perangkat ini hanya boleh digunakan oleh operator seluler atau mitra resminya sebagai bagian dari solusi infrastruktur. Di sisi lain, perangkat seperti repeater WiFi memang memiliki aturan berbeda dan lebih mudah ditemukan di pasaran.

3. Sanksi Berat Mengancam Pengguna dan Penjual

Fakta ketiga yang perlu Anda waspadai: sanksi bagi pengguna dan penjual repeater ilegal sangat berat. Pemerintah tidak main-main dalam menegakkan aturan ini. Ancaman hukuman telah diatur secara jelas dalam UU Telekomunikasi .

Bagi pengguna perangkat penguat sinyal ilegal yang menimbulkan gangguan, ancamannya adalah:

• Pidana penjara maksimal 6 tahun

• Denda hingga Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) 

Bagi pedagang yang memperjualbelikan perangkat ilegal, ancamannya adalah:

• Pidana penjara 1 tahun

• Denda hingga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) 

Kementerian Komunikasi dan Digital secara rutin melakukan operasi penertiban terhadap penjual dan pengguna repeater ilegal. Berdasarkan data, pihak Ditjen SDPPI telah menemukan puluhan pelaku usaha online yang memperdagangkan repeater ilegal dan telah diberikan peringatan tertulis .

Selain sanksi pidana, perangkat ilegal yang ditemukan juga akan disita oleh pihak berwenang. Ini berarti Anda tidak hanya kehilangan uang untuk membeli perangkat, tetapi juga berpotensi terjerat masalah hukum .

4. Ciri-ciri Repeater Ilegal yang Harus Dihindari

Fakta keempat: repeater ilegal memiliki ciri-ciri yang bisa dikenali. Dengan mengetahui ciri-cirinya, Anda bisa terhindar dari produk berbahaya dan bermasalah.

Berikut adalah ciri-ciri utama penguat sinyal ilegal:

Perangkat ilegal biasanya dijual dengan harga murah dan klaim berlebihan, seperti “bisa mengubah 0 bar menjadi full bar”. Klaim semacam ini tidak masuk akal secara teknis dan sering kali hanya gimmick pemasaran untuk menjebak konsumen .

5. Regulasi Teknis Terbaru untuk Repeater

Fakta kelima: regulasi teknis untuk repeater terus diperbarui. Pada tahun 2026, Komdigi menerbitkan KEPMEN KOMDIGI No. 569 Tahun 2025 yang mengatur standar teknis terbaru untuk perangkat 4G LTE dan 5G NR, termasuk repeater .

Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 19 Januari 2026 dan menggantikan regulasi sebelumnya (KEPMEN KOMINFO No. 352/2024) . Perubahan penting dalam regulasi baru ini adalah penambahan Band 41 untuk operasi 4G LTE dan 5G NR di Indonesia .

Untuk repeater, regulasi ini mengatur beberapa hal penting:

• Repeater 4G LTE dan 5G NR wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan 

• Ada band frekuensi tertentu yang boleh digunakan untuk repeater (B1, B3, B5, B8, B28, B31) 

• Perangkat wajib disertifikasi sebelum dapat digunakan secara legal 

Perubahan regulasi ini menjadi perhatian penting bagi produsen, importir, dan pengguna repeater. Perangkat yang tidak sesuai dengan standar terbaru dapat dianggap ilegal dan berisiko terkena sanksi.

6. Repeater Hanya Boleh untuk Operator Seluler

Fakta keenam yang sangat penting: repeater seluler hanya boleh digunakan oleh operator seluler. Berdasarkan persyaratan sertifikasi POSTEL, penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi bergerak seluler memiliki syarat khusus: harus ada surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia dan surat pernyataan tidak memperdagangkan selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler .

Ini berarti secara regulasi, repeater seluler tidak boleh dijual bebas untuk penggunaan perorangan. Perangkat ini hanya boleh digunakan oleh operator seluler atau mitra resminya sebagai bagian dari solusi infrastruktur .

Mengapa aturan ini dibuat? Karena repeater seluler bekerja dengan cara menangkap dan memancarkan ulang sinyal dari menara BTS. Jika perangkat ini digunakan secara tidak tepat, ia dapat mengganggu jaringan operator dan merugikan banyak pengguna.

Penting untuk membedakan repeater seluler dengan perangkat penguat sinyal WiFi — yang memiliki aturan berbeda dan lebih mudah ditemukan di pasaran .

7. Dampak Penggunaan Repeater Ilegal bagi Masyarakat

Fakta ketujuh yang perlu dipahami: penggunaan repeater ilegal berdampak buruk bagi masyarakat luas. Masalahnya bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kenyamanan bersama.

Ketika seseorang menggunakan repeater ilegal, perangkat tersebut akan memancarkan sinyal dengan daya yang tidak terkontrol. Akibatnya, sinyal ini dapat mengganggu jaringan operator dan menyebabkan:

1. Kualitas panggilan menurun — panggilan menjadi putus-putus atau bahkan gagal tersambung

2. Kecepatan internet melambat — pengguna lain di sekitar mengalami internet yang lambat atau tidak stabil

3. Gangguan pada jaringan darurat — dalam kasus ekstrem, interferensi dapat mengganggu komunikasi darurat

Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk:

• Memberikan broadcast message kepada masyarakat untuk tidak menggunakan repeater ilegal 

• Melakukan pengawasan melalui media internet dan monitoring lapangan 

• Bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan kepolisian untuk menertibkan penjual dan pengguna ilegal 

8. Solusi Aman untuk Sinyal Lemah

Fakta kedelapan dan terakhir: ada solusi aman untuk mengatasi sinyal lemah tanpa melanggar hukum. Jika Anda mengalami sinyal lemah di rumah, jangan tergoda dengan repeater ilegal. Ada beberapa alternatif yang lebih aman dan legal:

1. Wi-Fi Calling
Jika operator Anda mendukung fitur ini, Anda bisa melakukan panggilan dan SMS melalui jaringan Wi-Fi. Ini adalah solusi gratis yang tidak memerlukan perangkat tambahan .

2. HP dengan Teknologi Antena Unggul
Beberapa ponsel dilengkapi dengan teknologi antena yang lebih baik dalam menangkap sinyal. Ini adalah solusi jangka panjang yang tidak melanggar aturan.

3. Laporkan ke Operator
Jika Anda berada di area dengan sinyal sangat buruk, laporkan ke operator seluler Anda. Mereka mungkin memiliki program untuk meningkatkan infrastruktur di area tersebut.

4. Repeater WiFi (untuk masalah WiFi)
Jika masalah Anda adalah sinyal WiFi yang lemah, Anda bisa menggunakan repeater WiFi yang legal dan banyak tersedia di pasaran. Repeater WiFi juga wajib memiliki sertifikasi POSTEL sesuai Permenkominfo No. 3 Tahun 2024 , tetapi berbeda dengan repeater seluler yang terikat aturan kerja sama dengan operator. Untuk kebutuhan pribadi, repeater WiFi bersertifikasi jauh lebih mudah diakses.

KESIMPULAN

Penguat sinyal HP di Indonesia memiliki aturan yang jelas: ilegal jika tidak bersertifikat dan digunakan tanpa izin operator. Penggunaan repeater seluler ilegal dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp600 juta .

Fakta penting yang perlu diingat:

• Repeater seluler legal hanya boleh digunakan oleh operator seluler dengan surat perjanjian kerja sama 

• Perangkat yang bersertifikat POSTEL adalah satu-satunya yang diakui secara hukum 

• Regulasi teknis terus diperbarui, terbaru dengan KEPMEN KOMDIGI No. 569/2025 tentang standar 4G LTE dan 5G NR 

• Sanksi berat menanti pengguna dan penjual repeater ilegal 

• Repeater WiFi memiliki jalur legal yang berbeda dan lebih mudah diakses untuk kebutuhan pribadi 

Jangan tergoda dengan produk murah tanpa sertifikat. Selain merugikan secara finansial—karena perangkat bisa disita—Anda juga berpotensi terjerat masalah hukum. Jika Anda membutuhkan solusi sinyal yang lebih kuat di rumah, pertimbangkan alternatif legal seperti Wi-Fi Calling atau laporkan ke operator Anda.

Kata Kunci: legal atau ilegal penguat sinyal, regulasi repeater Indonesia, sanksi penguat sinyal, sertifikasi POSTEL, KEPMEN KOMDIGI 569, repeater ilegal, solusi sinyal aman