Sanksi Repeater Ilegal: Penjara 6 Tahun & Denda Rp 600 Juta

Sanksi Repeater Ilegal: Penjara 6 Tahun & Denda Rp 600 Juta

Pendahuluan: Sinyal Lemah, Godaan Besar, Risiko Besar

Siapa yang tidak pernah frustasi dengan sinyal HP yang hilang di rumah, kantor, atau basement? Godaan untuk memasang penguat sinyal (repeater/booster) sangat besar—apalagi dengan harga yang terjangkau di berbagai platform online.

Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan repeater sembarangan bisa membuat Anda berurusan dengan hukum pidana? Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) terus menggencarkan operasi penertiban dan pemusnahan perangkat ilegal. Sepanjang tahun 2025 saja, KOMDIGI telah melakukan tiga kali aksi penertiban besar-besaran.

Artikel ini akan mengupas tuntas semua yang perlu Anda ketahui tentang pelanggaran regulasi penguat sinyal telekomunikasi ilegal di Indonesia—mulai dari dasar hukum, ancaman sanksi, dampak negatif bagi pengguna lain, hingga cara memastikan perangkat Anda legal.

Berdasarkan data KOMDIGI, dalam satu operasi penertiban di Yogyakarta dan Jawa Tengah saja, 75 perangkat ilegal berhasil disita dan dimusnahkan, termasuk repeater GSM, pemancar rakitan, dan perangkat radio siaran tanpa izin.

2. Dasar Hukum: Mengapa Repeater Ilegal?

Di Indonesia, penggunaan perangkat telekomunikasi yang memancarkan sinyal frekuensi radio tidak boleh sembarangan. Ada aturan ketat yang mengaturnya.

2.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Ini adalah payung hukum utama. Beberapa pasal kunci yang menjadi dasar larangan penggunaan repeater ilegal:

Pasal 38 ini sangat relevan karena repeater ilegal pada dasarnya memancarkan sinyal di frekuensi yang tidak diizinkan, sehingga mengganggu jaringan operator seluler di sekitarnya.

2.2 Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2013

Peraturan ini secara tegas melarang penggunaan illegal signal booster oleh masyarakat umum. Repeater hanya boleh digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memiliki izin resmi.

2.3 Sertifikasi SDPPI / DJID KOMDIGI

Setiap perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)—kini bernama DJID KOMDIGI. Tanpa sertifikasi resmi, repeater dapat dianggap sebagai perangkat ilegal dan berisiko terkena sanksi administratif.

3. Ancaman Sanksi: Penjara 6 Tahun & Denda Rp 600 Juta!

Inilah bagian yang paling penting dan sering diabaikan oleh pengguna repeater. Sanksi hukumnya sangat berat.

3.1 Sanksi untuk Pengguna Akhir (End-User)

 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999, pengguna repeater ilegal terancam:

• Pidana penjara maksimal 6 tahun

• Denda maksimal Rp 600.000.000

Kementerian KOMDIGI bahkan pernah mengirimkan SMS broadcast ke masyarakat yang berbunyi:

“Masyarakat dilarang memasang penguat sinyal (repeater) handphone karena dapat mengganggu jaringan seluler dan diancam pidana 6 tahun dan/atau denda Rp 600 juta.”

Ancaman ini bukan sekadar wacana. KOMDIGI bersama aparat penegak hukum secara rutin melakukan operasi penertiban dengan penyegelan, penyitaan perangkat, dan proses hukum lebih lanjut.

3.2 Sanksi untuk Pedagang / Penjual

Bagi yang memperdagangkan repeater ilegal—termasuk melalui marketplace online—ancamannya juga serius:

• Pidana penjara (sesuai ketentuan)

• Denda maksimal Rp 100.000.000

[ASSUMPTION] Penjual online sering menganggap diri mereka aman karena berjualan di platform digital. Namun KOMDIGI secara aktif memonitor dan menindak pelaku usaha online yang menjual perangkat telekomunikasi ilegal.

3.3 Sanksi Administratif

Selain pidana, ada juga sanksi administratif yang bisa dikenakan:

• Denda administratif hingga Rp 500.000.000

• Penyitaan dan pemusnahan perangkat

Dalam operasi penertiban di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada November 2025, total denda yang berhasil diamankan mencapai Rp 648 juta (Rp 406 juta dari Yogyakarta dan Rp 242 juta dari Semarang).

4. Dampak Negatif Repeater Ilegal: Bukan Hukum Saja

Banyak orang berpikir, “Ah, saya pasang repeater sendiri, tidak ada yang tahu.” Pemikiran ini keliru. Repeater ilegal tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga merugikan banyak orang di sekitar Anda.

4.1 Interferensi Frekuensi Radio

Repeater bekerja dengan menangkap sinyal dari BTS terdekat, memperkuatnya, dan memancarkan ulang. Jika perangkat tidak bersertifikat, frekuensi yang dipancarkan bisa tumpang tindih dengan frekuensi operator lain.

Akibatnya:

• Sinyal drop mendadak di area sekitar

• Network timeout dan connection failed pada pengguna lain

• Performa BTS operator seluler terganggu

KOMDIGI mencatat bahwa repeater ilegal yang beroperasi di banyak wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan Medan sangat mengganggu performansi jaringan milik penyelenggara telekomunikasi.

4.2 Sinyal Anda Kuat, Tetangga Anda Hilang

Inilah ironi terbesar dari repeater ilegal. Ketika satu orang memasang repeater dengan kapasitas berlebihan, hanya orang itu yang mendapatkan sinyal bagus. Sementara itu, sinyal seluler di wilayah sekitarnya akan drop karena gangguan pancaran repeater tersebut.

Banyak kasus di mana tetangga mengeluh sinyalnya hilang setelah seseorang di sekitar memasang repeater murah tanpa sertifikasi.

4.3 Ancaman Keselamatan Publik

[VERIFIED] Perangkat telekomunikasi ilegal tidak hanya mengganggu komunikasi sehari-hari, tetapi juga dapat mengganggu komunikasi penerbangan, memperlambat sistem peringatan dini cuaca, hingga merusak stabilitas jaringan seluler secara nasional.

Spektrum frekuensi adalah aset strategis negara. Penggunaannya harus dijaga agar tidak mengganggu kepentingan publik yang lebih luas.

5. Bagaimana Cara Memastikan Perangkat Anda Legal?

5.1 Ciri-Ciri Repeater Ilegal

Waspadai tanda-tanda berikut:

• Tidak ada label sertifikat pada kemasan atau perangkat

• Harga terlalu murah dibandingkan produk sejenis

• Dijual di marketplace online tanpa mencantumkan nomor sertifikat

• Tidak ada garansi resmi dari distributor terpercaya

5.2 Cara Cek Sertifikasi SDPPI

Anda bisa mengecek sendiri status sertifikasi perangkat melalui database resmi SDPPI:

1. Buka situs certifikasi.postel.go.id

2. Pilih menu “Certificate” → “Issued Certificate”

3. Masukkan nama perangkat, merek, atau model sesuai dengan yang Anda miliki atau ingin beli

Melalui database ini, masyarakat dapat memverifikasi nomor sertifikat dan memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan sebelum dipasarkan secara resmi di Indonesia.

5.3 Label Sertifikat Postel

Perangkat yang sudah bersertifikat biasanya memiliki label Sertifikat Postel pada kemasan. Nomor sertifikat ini bisa Anda cocokkan dengan database resmi.

6. Solusi Legal Mengatasi Sinyal Lemah

Jika Anda mengalami masalah sinyal lemah, jangan mengambil jalan pintas dengan repeater ilegal. Ada beberapa solusi legal yang bisa Anda coba:

6.1 Femtocell / Microcell dari Operator

Femtocell adalah mini BTS pribadi yang menggunakan koneksi internet (IP-based) untuk menghasilkan sinyal operator di area tertentu.

Keunggulan:

• Legal dan di fasilitasi langsung oleh operator seluler

• Mendukung satu operator spesifik (Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, atau Tri)

• Instalasi plug-and-play melalui koneksi internet

Syarat: Femtocell harus terdaftar dan diotorisasi operator serta bersertifikat Postel.

6.2 Pengaduan ke Operator

Jika sinyal di area Anda lemah, laporkan ke operator seluler yang Anda gunakan. Operator memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas layanan dan dapat melakukan optimalisasi jaringan di area tersebut.

6.3 WiFi Calling

Banyak operator kini menyediakan fitur WiFi Calling yang memungkinkan Anda melakukan panggilan dan SMS melalui koneksi Wi-Fi—tanpa memerlukan perangkat tambahan apapun.

7. Operasi Penertiban: Bukan Sekadar Ancaman

Penegakan hukum terhadap repeater ilegal sudah berlangsung sejak lama dan semakin intensif. Sepanjang tahun 2025 saja, KOMDIGI telah melakukan tiga kali aksi penertiban serupa.

Dalam operasi terbaru di Yogyakarta dan Jawa Tengah (November 2025), KOMDIGI memusnahkan 75 perangkat ilegal, termasuk:

• Pemancar frekuensi rakitan

• Microwave link

• Access point

• Repeater GSM

• Exciter siaran radio

• Router dan modem tanpa izin

Plh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, menegaskan:

“Jika ruang ini dipenuhi pemancar ilegal dan perangkat tanpa izin, yang terganggu bukan hanya kualitas sinyal, tetapi keselamatan dan layanan telekomunikasi publik.”

Pesan penting dari penegak hukum: “Apa yang tampak murah di awal justru bisa menjadi sangat mahal ketika mengakibatkan gangguan layanan publik dan berujung pada sanksi administratif maupun sanksi pidana.”

8. FAQ sanksi repeater ilegal

1. Apakah semua repeater itu ilegal?

Tidak. Repeater bukan alat ilegal secara inheren. Namun perangkat tersebut harus lebih dulu mendapat sertifikasi dari Kementerian Kominfo (SDPPI/DJID). Masalahnya, sertifikasi hanya diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi—bukan untuk masyarakat umum. Jadi, repeater yang dijual bebas di pasaran umumnya ilegal.

2. Apakah saya bisa dipenjara hanya karena memasang repeater di rumah?

Ya, sangat mungkin. Ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 600 juta berlaku untuk pengguna akhir sekalipun. KOMDIGI telah berulang kali mengingatkan hal ini melalui berbagai saluran komunikasi.

3. Bagaimana cara mengetahui apakah repeater yang saya beli legal?

Cek nomor sertifikat SDPPI pada kemasan atau perangkat, lalu verifikasi di database resmi certifikasi.postel.go.id. Jika tidak ada nomor sertifikat atau tidak terdaftar di database, perangkat tersebut ilegal.

4. Apa alternatif legal selain repeater?

Ada beberapa opsi: Femtocell/microcell yang difasilitasi operator, WiFi Calling, atau melaporkan masalah sinyal ke operator seluler Anda.

5. Apakah penjual repeater di online shop juga bisa ditindak?

Ya. Pedagang yang terbukti memperdagangkan perangkat telekomunikasi tanpa sertifikat dapat terjerat pidana penjara dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000. KOMDIGI secara aktif memonitor penjualan online perangkat ilegal.

6. Apa yang terjadi jika repeater saya disita oleh petugas?

Perangkat akan disita dan dimusnahkan. Selain itu, Anda bisa dikenai sanksi administratif berupa denda hingga Rp 500 juta dan/atau proses pidana dengan ancaman penjara.

9. Kesimpulan: Jangan Ambil Risiko untuk Sinyal Sesaat

Menggunakan repeater ilegal mungkin terlihat seperti solusi instan untuk masalah sinyal lemah. Namun, risiko yang menyertainya jauh lebih besar daripada manfaatnya:

1. Ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 600 juta

2. Mengganggu sinyal tetangga dan pengguna lain di sekitar Anda

3. Merusak stabilitas jaringan operator seluler

4. Berpotensi mengganggu komunikasi darurat dan keselamatan publik

5. Perangkat disita dan dimusnahkan oleh petugas

[PROVEN] Jalan terbaik adalah menggunakan solusi legal seperti femtocell dari operator, WiFi Calling, atau melaporkan keluhan sinyal ke operator seluler. Jangan biarkan penghematan beberapa ratus ribu rupiah berakhir dengan denda ratusan juta dan jeruji besi.

Sudah punya repeater di rumah? Segera periksa status sertifikasinya di database resmi SDPPI. Jika ternyata ilegal, cabut dan hentikan penggunaannya sekarang juga sebelum petugas datang. Konsultasikan dengan operator seluler Anda untuk mendapatkan solusi sinyal yang legal dan aman.

📢 Butuh Bantuan Memilih Penguat Sinyal Hp yang Tepat?

Tim kami siap membantu konsultasi GRATIS mengenai kebutuhan penguat sinyal untuk rumah, kantor, atau gedung Anda.

👉 Hubungi kami via WhatsApp di [0811-8802-230]
👉 Lihat produk repeater bersertifikat Postel di sini: [produk kami]

👉 Lihat Produk Kami | Hubungi Kami